PMA Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Seleksi Calon Anggota BAZNAS POROZ Rekomendasikan Kompetensi Level Tujuh KKNI Kemenag RI

Dengan terbitnya PMA No. 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota BAZNAS merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola lembaga zakat nasional. Regulasi terbaru ini mengganti PMA No. 5 Tahun 2014 dan bertujuan memperkuat prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan. Mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota.

Dalam konteks tersebut, Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) memberikan usulan penting agar calon anggota BAZNAS memiliki kompetensi minimal Level 7 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan standar Kementerian Agama RI. Level ini berada tepat di atas Sarjana (Level 6) dan di bawah Magister (Level 8).

Calon dengan kompetensi level 7 diproyeksikan memiliki penguasaan teori aplikasi bidang tertentu secara mendalam. Dalam hal ini pengalaman praktis dalam bidang pengelolaan zakat, manajemen publik, dan kebijakan sosial keagamaan.

Lebih jauh lagi, lulusan program profesi dengan Level 7 ditekankan memiliki karakter kuat: integritas moral, etika profesional, dedikasi terhadap nilai keagamaan, serta kepekaan sosial dan budaya.

POROZ memandang bahwa standar level 7 ini bukan hanya sekadar formalitas, tapi menjadi filter meritokratis yang melindungi proses seleksi dari calon-calon yang tidak kompeten dan tidak profesional. Di tangan pemimpin yang tidak tepat, potensi zakat yang besar bisa stagnan, atau bahkan disalahgunakan.

Sementara dengan pemimpin yang visioner dan kompeten, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Coba bayangkan jika anggota BAZNAS yang terpilih memenuhi standar tersebut: mereka bukan hanya pengelola administratif, tapi juga pemikir strategis yang mampu menjalin kolaborasi lintas sektor, merumuskan kebijakan sosial-ekonomi berbasis data, dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka secara transparan kepada publik.

Melalui kacamata POROZ, PMA No. 10 Tahun 2025 memiliki potensi besar untuk mengubah wajah BAZNAS dari lembaga administratif menjadi institusi profesional dan kredibel. Dengan syarat minimal kompetensi Level 7 KKNI, Kementerian Agama bisa memastikan bahwa tameng integritas lembaga zakat semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS semakin kokoh.

Penempatan figur yang kompeten secara strategis akan membawa BAZNAS tidak sekadar sebagai pelaksana zakat, tetapi sebagai pilar keadilan sosial yang nyata dalam masyarakat.

POROZ, sebagai jaringan lembaga zakat ormas Islam, berkomitmen mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan mendukung penuh PMA ini sepanjang ia dilaksanakan dengan transparan, partisipatif, dan mengedepankan meritokrasi. Harapannya, pemimpin BAZNAS ke depan adalah sosok yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga marwah zakat sebagai pilar keadilan sosial dalam Islam.