Hifdzul Wathan sebagai Manifestasi Ekoteologi Menjaga Keutuhan Ekosistem untuk Kemaslahatan Umat

Dalam tradisi Islam, konsep Hifdz al-Wathan, yakni menjaga dan melindungi tanah air, merupakan perpanjangan dari maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifdz al-dīn (perlindungan agama) dan hifdz al-nafs (perlindungan jiwa). Gagasan ini telah lama hadir dalam khazanah pemikiran Islam klasik dan dipopulerkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi, serta dikembangkan lebih lanjut dalam konteks modern oleh pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi. Inti dari konsep ini adalah kewajiban umat Islam untuk menjaga wilayahnya dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Dalam konteks krisis lingkungan global yang semakin nyata, Hifdz al-Wathan menemukan relevansinya melalui pendekatan ekoteologi Islam, yaitu cara pandang teologis yang menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah. Tanah air tidak lagi dipahami semata sebagai batas geografis atau entitas politik, melainkan sebagai amanah ekologis yang menopang keberlangsungan hidup umat manusia. Dengan demikian, menjaga keutuhan ekosistem menjadi bagian dari tanggung jawab keagamaan sekaligus sosial.

Ekoteologi Islam berakar kuat pada ayat-ayat Al-Qur’an yang mengingatkan manusia tentang akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka sendiri. Allah SWT berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar” (QS. Ar-Rūm: 41). Ayat ini menegaskan bahwa krisis ekologi bukan sekadar fenomena alam, melainkan konsekuensi moral dari perilaku manusia yang melampaui batas. Larangan serupa ditegaskan dalam QS. Al-A‘rāf ayat 56 yang melarang manusia berbuat kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan seimbang dan teratur.

Dalam kerangka ini, Hifdz al-Wathan memperluas makna perlindungan tanah air dengan mengintegrasikan pelestarian sumber daya alam sebagai bagian dari jihad fī sabīlillāh yang bersifat inklusif dan konstruktif. Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh al-Jihād menegaskan bahwa menjaga tanah air mencakup perlindungan terhadap seluruh elemen yang menopang kehidupan, termasuk tanah, air, hutan, dan ekosistem lainnya. Tanah air bukan sekadar ruang hidup, melainkan amanah Ilahi yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi kini dan mendatang.

Dengan demikian, ekoteologi Islam sejatinya bukanlah adopsi gagasan dari luar tradisi Islam, melainkan manifestasi dari esensi tauhid yang menghubungkan relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Hifdz al-Wathan menjadi bentuk nyata dari kesadaran ini ketika umat Islam secara kolektif menolak eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, “Jika kiamat datang sementara salah seorang di antara kalian memegang bibit pohon, maka tanamlah bibit itu” (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan bahwa upaya pelestarian alam tetap memiliki nilai ibadah, bahkan di saat akhir kehidupan sekalipun.

Sebagai manifestasi praktis, Hifdz al-Wathan dalam kerangka ekoteologi dapat diwujudkan melalui berbagai aksi nyata yang menjaga keutuhan ekosistem. Di antaranya adalah pengelolaan zakat dan wakaf untuk program restorasi lingkungan, penguatan gerakan lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta integrasi pendidikan ekologi di lembaga-lembaga Islam. Pendekatan ini menawarkan manfaat ganda, yakni mencegah kemiskinan struktural melalui keberlanjutan lingkungan sekaligus menghadirkan nilai pahala spiritual karena melindungi ciptaan Allah SWT.

Dengan menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab, bukan sebagai pemilik yang eksploitatif, kerangka Hifdz al-Wathan sebagai ekoteologi memberikan pendekatan komprehensif dalam merespons tantangan lingkungan global. Pendekatan ini menegaskan bahwa menjaga bumi adalah bagian dari amanah keimanan dan wujud nyata pengabdian kepada Allah, demi terwujudnya kemaslahatan umat secara berkelanjutan di dunia dan akhirat.*

*Penulis: Nur Hasan (Direktur Eksekutif POROZ)