Radical Transparency in Zakat Management Tantangan Lembaga Amil Zakat menghadapi 2026

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi lembaga filantropi Islam. Tanpa kepercayaan publik, zakat sebagai instrumen sosial ekonomi dalam Islam tidak akan berfungsi secara optimal sebagai alat pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Tingkat kepercayaan inilah yang menentukan sejauh mana masyarakat bersedia menyalurkan amanah zakatnya melalui lembaga pengelola.

Indonesia dikenal memiliki potensi zakat terbesar di dunia dengan estimasi mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat nasional masih berada jauh di bawah potensi tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa besarnya potensi belum sepenuhnya diimbangi oleh tata kelola dan sistem pelaporan yang mampu meyakinkan publik secara menyeluruh. Masih terdapat titik lemah dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dampak yang berpengaruh langsung terhadap kepercayaan muzaki.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan zakat di Indonesia memang mengalami perkembangan seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola lembaga filantropi Islam. Akan tetapi, peningkatan skala penghimpunan zakat tidak selalu diiringi dengan penguatan transparansi yang memadai. Muzaki tidak lagi cukup diyakinkan oleh laporan administratif semata, melainkan menuntut keterbukaan yang lebih luas terkait pengelolaan dana, efektivitas program, dampak sosial yang dihasilkan, serta integritas kelembagaan secara keseluruhan.

Dalam konteks inilah konsep radical transparency hadir sebagai respons atas tuntutan publik yang semakin kritis. Transparansi tidak lagi dipahami sebagai kewajiban minimal yang bersifat formalistik, tetapi sebagai nilai inti yang melekat dalam seluruh proses manajemen zakat. Bagi Lembaga Amil Zakat menuju 2026, transparansi radikal menjadi prasyarat penting untuk menjaga legitimasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan kelembagaan.

Dalam tata kelola zakat modern, transparansi telah berkembang menjadi nilai inti yang menentukan kualitas dan legitimasi pengelolaan zakat itu sendiri. Transparansi menjadi fondasi bagi terbentuknya kepercayaan publik, keberlanjutan organisasi, serta efektivitas distribusi zakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Tanpa transparansi, pengelolaan zakat berisiko kehilangan maknanya sebagai instrumen amanah dan keadilan sosial.

Secara konseptual, transparansi dalam tata kelola zakat mencakup keterbukaan informasi pada seluruh siklus pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga evaluasi dampak. Informasi tersebut tidak hanya tersedia, tetapi juga disajikan secara jelas, akurat, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, khususnya muzaki, mustahik, regulator, dan masyarakat luas. Dengan demikian, transparansi berfungsi sebagai jembatan antara kewenangan pengelola dan hak publik untuk mengetahui serta menilai kinerja lembaga amil zakat.

Dalam perspektif nilai Islam, transparansi memiliki landasan normatif yang kuat. Prinsip amanah menuntut agar dana zakat dikelola secara jujur dan bertanggung jawab, sementara nilai ṣidq dan ‘adl mengharuskan keterbukaan dalam penyampaian informasi serta keadilan dalam pengambilan keputusan. Transparansi juga sejalan dengan prinsip hisbah sebagai mekanisme pengawasan sosial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, menjadikan transparansi sebagai nilai inti berarti mengintegrasikan tuntutan tata kelola modern dengan etika pengelolaan zakat dalam Islam.

Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat posisi transparansi sebagai kebutuhan strategis. Di era keterbukaan informasi, muzaki tidak lagi hanya menuntut laporan keuangan tahunan, tetapi juga mengharapkan akses terhadap data kinerja program, indikator dampak sosial, dan proses pengambilan keputusan lembaga zakat. Transparansi yang adaptif terhadap teknologi memungkinkan lembaga amil zakat menyajikan informasi secara real time, interaktif, dan berbasis data, sehingga meningkatkan akuntabilitas sekaligus partisipasi publik.

Lebih dari itu, transparansi sebagai nilai inti juga berperan penting dalam mendorong perbaikan internal lembaga. Keterbukaan menuntut organisasi untuk membangun sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi yang andal. Ketika kinerja dan tantangan dipublikasikan secara jujur, lembaga terdorong melakukan pembelajaran organisasi, inovasi program, serta peningkatan kualitas layanan. Dengan kata lain, transparansi tidak hanya berorientasi keluar, tetapi juga menjadi instrumen penguatan tata kelola internal.

Dalam konteks tata kelola zakat modern, transparansi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan integritas. Transparansi menyediakan informasi, akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban, partisipasi membuka ruang keterlibatan publik, dan integritas menjaga konsistensi nilai dalam praktik pengelolaan zakat. Sinergi keempat prinsip ini membentuk kerangka good zakat governance yang mampu menjawab tantangan pengelolaan zakat di era kontemporer.

Prinsip transparansi juga diperkuat melalui regulasi dan inovasi digital, seperti keterbukaan informasi keuangan berbasis teknologi, audit independen, serta sistem pelaporan terintegrasi seperti SiMBA di BAZNAS. Penerapan prinsip good amil governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sejalan dengan Zakat Core Principles dan berkontribusi pada peningkatan legitimasi lembaga zakat di mata muzaki dan mustahik.

Ke depan, lembaga zakat dituntut untuk mengembangkan praktik transparansi yang lebih progresif, antara lain melalui penyediaan dashboard publik, penguatan sistem pelaporan terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi mutakhir untuk memastikan keterlacakan dana zakat dari penghimpunan hingga pendistribusian.

Selama bertahun tahun, praktik transparansi lembaga publik dan filantropi, termasuk lembaga amil zakat, masih didominasi oleh paradigma limited disclosure. Dalam paradigma ini, keterbukaan dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif yang terbatas pada penyampaian informasi kepada regulator atau otoritas pengawas. Informasi disusun secara selektif dalam laporan periodik yang formal dan sering kali sulit diakses serta dipahami oleh publik luas. Transparansi diperlakukan sebagai mekanisme kepatuhan, bukan sebagai instrumen strategis pembangunan kepercayaan.

Paradigma limited disclosure berangkat dari kekhawatiran bahwa keterbukaan yang luas dapat menimbulkan risiko reputasi, salah tafsir publik, atau kritik terhadap kelemahan internal. Akibatnya, lembaga cenderung bersikap defensif dan memandang informasi sebagai aset yang harus dilindungi, bukan sebagai amanah yang harus dibagikan. Dalam konteks pengelolaan zakat, pendekatan ini membatasi ruang bagi publik untuk memahami efektivitas program dan dampak sosial yang dihasilkan.

Perubahan lingkungan sosial dan kemajuan teknologi mendorong terjadinya pergeseran paradigma menuju radical transparency. Publik yang semakin terkoneksi secara digital tidak lagi puas dengan laporan normatif dan retrospektif. Mereka menuntut keterbukaan yang proaktif, berbasis data, dan berorientasi pada dampak nyata. Radical transparency memaknai transparansi sebagai nilai dan budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban pelaporan.

Dalam paradigma ini, lembaga secara sadar membuka informasi terkait proses pengambilan keputusan, alur pengelolaan dana, capaian kinerja, hingga tantangan dan keterbatasan yang dihadapi. Keterbukaan mencakup keberhasilan sekaligus kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Transparansi berfungsi sebagai sarana dialog dan partisipasi publik, bukan komunikasi satu arah.

Dalam pengelolaan zakat, pergeseran menuju radical transparency memiliki makna normatif dan strategis. Zakat merupakan dana amanah yang bersumber dari kepercayaan muzaki dan ditujukan untuk kemaslahatan mustahik. Oleh karena itu, keterbukaan dalam pengelolaannya bukan hanya tuntutan tata kelola modern, tetapi juga perwujudan nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam Islam. Transparansi yang radikal memungkinkan publik menilai dampak zakat secara objektif serta memperkuat legitimasi sosial lembaga amil zakat.

Pada akhirnya, pergeseran dari limited disclosure menuju radical transparency menandai transformasi fundamental dalam tata kelola zakat. Pendekatan ini menggeser orientasi dari sekadar kepatuhan administratif menuju akuntabilitas substantif dan dampak sosial yang terukur. Transparansi tidak lagi dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai modal strategis untuk membangun kepercayaan, inovasi, dan keberlanjutan pengelolaan zakat di era modern.*

*Penulis: Nur Hasan (Direktur Eksekutif POROZ)