Peran Data Terpadu dalam Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, potensi besar zakat di Indonesia belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal akibat sejumlah tantangan dalam tata kelola, terutama dalam hal efektivitas penyaluran dan akurasi sasaran penerima manfaat. Untuk itu, penguatan sistem data menjadi kebutuhan mendesak agar zakat benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya (mustahik) secara tepat, terukur, dan berkeadilan.

Pada tahun 2025, pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah strategis dalam mendorong efektivitas penyaluran zakat. Melalui DTSEN, pengelola zakat—baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ)—dapat mengakses data sosial ekonomi masyarakat secara akurat, mutakhir, dan terverifikasi. Hal ini memungkinkan proses distribusi zakat dilakukan secara lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih dengan program bantuan sosial pemerintah, serta memastikan bahwa zakat benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Lebih jauh, integrasi data antar-lembaga zakat juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem data yang terhubung dan terdigitalisasi, setiap penyaluran dana dapat ditelusuri secara real time, memperkuat kepercayaan publik, dan mempercepat proses distribusi. Teknologi digital yang terintegrasi dengan basis data terpadu menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem zakat yang modern, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Urgensi penerapan data terpadu untuk tata kelola zakat nasional tidak dapat diabaikan. Selama ini, fragmentasi antar lembaga dan ketidakterpaduan data menyebabkan duplikasi penerima manfaat, ketidakefektifan program, dan kurangnya koordinasi antar aktor zakat. Dengan sistem data terpadu, pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat dapat dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif, sehingga mendorong efisiensi dalam pengelolaan dana umat.

Lebih dari itu, basis data yang kuat juga memungkinkan evaluasi program zakat secara berkelanjutan. Lembaga zakat dapat menilai dampak sosial ekonomi dari setiap program, memperbaiki strategi penyaluran, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah dan arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Dengan potensi zakat nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, pendekatan berbasis data terpadu dan teknologi digital bukan hanya pilihan, tetapi keharusan. Penguatan infrastruktur data zakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa zakat tidak sekadar disalurkan, tetapi juga memberdayakan, mengubah kehidupan mustahik, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan sosial ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.*

*Penulis: Nur Hasan (Direktur Eksekutif POROZ)