Meluruskan Pemahaman Perbedaan Zakat dengan Pajak

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa membayar pajak sama mulianya dengan menunaikan zakat dan wakaf. Menurut beliau, ketiga instrumen ini memiliki kesamaan: mengambil sebagian harta yang dimiliki untuk disalurkan kepada yang membutuhkan demi menciptakan keadilan sosial.

Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) memandang bahwa pandangan tersebut perlu diluruskan. Meskipun secara sekilas ada kesamaan dalam hal membantu sesama, zakat memiliki dimensi, aturan, dan tujuan yang berbeda dari pajak. Kesalahpahaman dalam memaknai keduanya dapat berdampak pada tata kelola zakat yang telah diatur secara jelas dalam hukum Islam maupun undang-undang di Indonesia.

Zakat adalah ibadah yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Besaran, penerima, dan tata penyalurannya sudah diatur secara rinci. Zakat juga hanya diwajibkan kepada Muslim yang memenuhi syarat, seperti mencapai nisab dan haul. Tujuannya tidak hanya untuk membantu ekonomi mustahik, tetapi juga menyucikan harta dan jiwa muzakki.

Pajak, di sisi lain, adalah kewajiban hukum yang ditetapkan pemerintah untuk seluruh warga negara, tanpa membedakan agama. Besaran pajak dapat berubah sesuai kebijakan fiskal negara. Penggunaannya tidak dibatasi hanya kepada delapan asnaf, dan mencakup berbagai sektor yang mungkin tidak semuanya selaras dengan prinsip syariah.

Menyamakan keduanya berpotensi mengaburkan perbedaan mendasar antara ibadah mahdhah yang bersifat tetap dengan kebijakan publik yang bersifat dinamis.

Dalam zakat, niat adalah syarat sah, dan penyalurannya wajib sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pajak, tidak ada ketentuan niat ibadah, dan penggunaannya berada sepenuhnya di tangan negara. Perbedaan tujuan ini juga signifikan: zakat diorientasikan pada kesucian jiwa dan keberkahan harta, sedangkan pajak berorientasi pada pemasukan kas negara untuk pembiayaan umum.

POROZ memandang bahwa di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, penting untuk menjaga pemahaman masyarakat bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban yang berdiri sendiri. Membayar pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat menurut syariat. Jika masyarakat menganggap keduanya sama, dikhawatirkan akan timbul persepsi keliru yang melemahkan semangat menunaikan zakat.

Zakat tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia (hablum minannas), tetapi juga hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah). Sementara pajak murni menyangkut urusan duniawi. Menyatukan keduanya dapat menghilangkan nilai ibadah dalam zakat yang menjadi bagian dari rukun Islam.

Karena itu, POROZ mengajak semua pihak, termasuk pejabat publik, untuk berhati-hati ketika memberikan pernyataan terkait zakat. Dalam membahas hubungan zakat dan pajak, sebaiknya melibatkan ulama, pakar fiqh zakat, dan otoritas zakat resmi. Pernyataan publik yang disampaikan seharusnya berbasis kajian mendalam, dalil yang kuat, dan mempertimbangkan sensitivitas keagamaan umat Islam.

Sebagaimana pesan Rasulullah ﷺ: “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari). Prinsip ini mengingatkan kita bahwa pembahasan tentang zakat sebaiknya dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas keilmuan di bidangnya.

POROZ juga menekankan bahwa sinergi antara zakat dan pajak tetap mungkin dilakukan, namun bukan dengan menyamakannya. Bentuk sinergi yang tepat misalnya melalui kebijakan insentif pajak bagi muzakki, penguatan regulasi, dan integrasi data, tanpa mengorbankan prinsip syariah zakat.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki kebijakan yang memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Ini adalah contoh sinergi yang konstruktif: zakat tetap dijalankan sebagai kewajiban agama, dan pajak dijalankan sebagai kewajiban negara.

Pernyataan publik tentang zakat dan pajak sebaiknya diarahkan untuk memperkuat pemahaman ini, bukan mengaburkannya. POROZ menegaskan, zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama penting namun berbeda secara prinsip. Keduanya harus ditempatkan sesuai landasan, tujuan, dan mekanismenya masing-masing, agar pemahaman umat tetap terjaga dan tata kelola zakat di Indonesia berjalan sesuai syariat.

Allahu a'lam" (وَاللّٰهُ أَعْلَمُ)