POROZ Gelar Zakat Leadership Summit 2026 untuk Kawal Nomenklatur Amil di KBJI sampai hingga Preparasi Jambore Nasional

JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) sukses menggelar forum kepemimpinan eksekutif bertajuk Zakat Leadership Summit 2026: Consolidating Vision, Strengthening Impact secara daring pada Rabu (23/9). Forum puncak ini menghadirkan jajaran pimpinan serta pengurus eksekutif lembaga pengelola zakat untuk merumuskan arah strategis, menyatukan visi, serta memperkuat dampak gerakan zakat nasional di tengah perkembangan regulasi dan dinamika sosial.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum POROZ, Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc., MA., bersama jajaran Majelis Tinggi dan Dewan Pengawas ini menghasilkan tiga keputusan dan agenda kerja strategis utama:

1. Mendorong Pengakuan Nomenklatur "Amil Zakat" dalam KBJI

POROZ secara resmi mengambil langkah diplomasi untuk mendesak Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta Direktorat Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kemenag agar menetapkan "Amil Zakat" sebagai nama dan kode jabatan mandiri dalam Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Langkah ini diambil karena dalam dokumen KBJI saat ini, posisi operasional penjemputan zakat masih disepadankan dalam kelompok pengumpul sumbangan dan penagih utang. Penyetaraan tersebut dinilai mereduksi martabat, amanah syariat, serta kualifikasi kompetensi profesional yang diemban oleh seorang Amil. Pengakuan nomenklatur resmi dinilai sangat krusial demi kepastian hukum, perlindungan profesi, serta penyelarasan standar jabatan nasional dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

2. Mengawal Arah Baru Revisi UU Zakat ke Eksekutif dan Legislatif

Guna merespons perkembangan ekosistem filantropi Islam, POROZ mengonsolidasikan pandangan para pimpinan lembaga zakat ormas Islam terkait arah baru revisi Undang-Undang Zakat. Melalui tim perumus yang dibentuk dalam summit ini, POROZ menyusun naskah masukan resmi yang akan diserahkan langsung kepada DPR RI serta kementerian terkait. Advokasi kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kerangka hukum masa depan lebih adaptif, akuntabel, terintegrasi dengan Data Terpadu Sistem Ekonomi Syariah Nasional (DTSEN), serta memberikan ruang gerak yang adil bagi lembaga pengelola zakat berbasis masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

3. Memperkuat Sinergi Lapangan Melalui Jambore Amil Nasional 2026

Sebagai langkah nyata untuk mengikis sekat antarlembaga dan memperkuat soliditas para praktisi zakat di tingkat akar rumput, POROZ menyepakati penyelenggaraan Jambore Amil Nasional 2026. Forum ini dirancang sebagai wadah konsolidasi, peningkatan kapasitas, serta penyelarasan strategi bersama di lapangan—khususnya dalam percepatan program sertifikasi profesi Amil, efisiensi penanganan tanggap bencana, dan peningkatan mutu pelayanan muzakki maupun mustahik.

Melalui penyatuan tiga fokus strategis ini, POROZ mempertegas komitmennya untuk terus mengawal martabat profesi Amil dan membangun konsolidasi gerakan zakat nasional yang lebih profesional, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kemaslahatan umat.