POROZ Dorong Standarisasi Mustahik di Tengah Integrasi Data Kemiskinan

Jakarta, 23 April 2026 — Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi dalam pemanfaatan data kemiskinan nasional untuk pengelolaan zakat, sekaligus mendorong adanya standarisasi kriteria mustahik berbasis fiqih dalam ekosistem zakat nasional.

Direktur Eksekutif POROZ, Nur Hasan, menilai pemanfaatan data negara seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun skema Data Terpusat Penerima Manfaat Terintegrasi (DTSEN) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat. Namun, ia menegaskan bahwa integrasi tersebut perlu diiringi dengan keselarasan regulasi dan prinsip syariah.

“Perlu adanya sinergitas antara DT Sen dengan regulasi zakat dan regulasi sosial, yang mana standarisasi fiqih seperti kriteria mustahik ditetapkan,” ujar Nur Hasan.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat ruang yang perlu diperkuat dalam penyelarasan antara basis data kemiskinan nasional dengan ketentuan fiqih zakat. Tanpa standar yang jelas, terdapat potensi perbedaan dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat, meskipun secara data masuk dalam kategori miskin.

POROZ juga menekankan pentingnya perlindungan data dan etika dalam pengelolaan informasi mustahik. Selain akurasi, penggunaan data harus menjunjung tinggi prinsip amanah dan menjaga kehormatan penerima manfaat.

“Data tidak hanya soal akurasi, tetapi juga amanah. Harus ada mekanisme yang memastikan kerahasiaan serta penggunaan data secara bertanggung jawab,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada 12 Februari 2026 mendorong penguatan sinergi nasional dalam pengelolaan zakat berbasis data, khususnya melalui integrasi data mustahik dalam DTKS dan DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, saat itu menegaskan bahwa integrasi data menjadi fondasi penting agar penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan data desil, khususnya pada kelompok Desil 1 hingga Desil 3, memungkinkan intervensi zakat difokuskan pada masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mencegah tumpang tindih bantuan dan memperkuat akuntabilitas publik.

Lebih lanjut, POROZ menyatakan kesiapan lembaga amil zakat untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan berbasis data. Namun, hal tersebut perlu didukung dengan kejelasan regulasi, sistem keamanan data yang memadai, serta ruang bagi lembaga zakat untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan.

POROZ juga mendorong pembangunan sistem data bersama yang memungkinkan pertukaran informasi secara aman antara pemerintah dan lembaga zakat, sekaligus membuka ruang pembaruan data berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Dengan langkah tersebut, POROZ berharap pengelolaan zakat di Indonesia dapat semakin presisi, akuntabel, serta selaras dengan prinsip syariah, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam pengentasan kemiskinan nasional.