POROZ Dorong BPS dan Kemenaker Nomenklatur Amil Zakat dalam KBJI

JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) secara resmi mendorong pemerintah untuk mengakui nomenklatur "Amil Zakat" sebagai kode jabatan mandiri dalam Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Langkah diplomasi ini menjadi salah satu agenda utama yang disepakati dalam forum eksekutif Zakat Leadership Summit 2026 yang digelar secara daring pada Rabu (23/9).

Ketua Umum POROZ, Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc., MA., menyampaikan bahwa pengakuan nama dan nomenklatur resmi dari BPS, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta Direktorat Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kemenag sangat krusial. Selama ini, posisi operasional penjemputan dan pengelolaan zakat dalam taksonomi KBJI masih disepadankan ke dalam kelompok pengumpul sumbangan dan penagih utang.

Melalui konsolidasi ini, POROZ mendesak kementerian dan lembaga terkait untuk memperbarui struktur KBJI agar mencantumkan Amil Zakat secara spesifik. Pengakuan nomenklatur ini dinilai penting untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian profesi, serta menyelaraskan standar jabatan nasional dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah berlaku di lingkungan lembaga pengelola zakat.