Pernyataan Sikap POROZ dan APKI Atas Kasus OTT KPK Terkait Dana Bencana BNPB

JAKARTA, 15 OKTOBER 2026 — Perkumpulan Organisasi Masyarakat Pengelola Zakat (POROZ) bersama Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (APKI) menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 Oktober 2026, yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dana penanggulangan bencana.

Peristiwa yang terjadi bertepatan dengan Hari Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Internasional ini dinilai melukai amanah kemanusiaan dan merusak kepercayaan publik, di tengah kondisi masyarakat di berbagai daerah yang masih berjuang menghadapi dampak bencana dan membutuhkan pemulihan.

Ketua Umum POROZ, Bukhori Muslim, menegaskan bahwa pengelolaan dana bencana, dana publik, maupun dana umat adalah amanah besar yang tidak boleh dicederai oleh praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

"Amanah dalam pengelolaan dana publik dan dana umat merupakan kewajiban yang harus dibuktikan melalui akuntabilitas, pengawasan kuat, dan penegakan hukum yang adil," tegas Bukhori Muslim.

POROZ dan APKI menekankan bahwa dana bencana bukan sekadar anggaran negara, melainkan amanah keselamatan publik untuk melindungi hak dan martabat masyarakat rentan. Kecepatan respons darurat bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan integritas dan transparansi, khususnya dalam pengadaan serta penggunaan Dana Siap Pakai.

Dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, POROZ bersama koalisi APKI menyampaikan 7 Poin Sikap Resmi:

1. Mengecam Keras Korupsi Bencana: Menolak segala bentuk penyalahgunaan sumber daya keselamatan masyarakat demi keuntungan pribadi atau kelompok.
2. Mendukung Pengusutan Tuntas: Mendesak KPK menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk mengevaluasi celah pengawasan dan konflik kepentingan dalam penggunaan Dana Siap Pakai.
3. Menjaga Mandat Kelembagaan BNPB: Mendorong pemisahan antara dugaan pelanggaran individu dengan peran strategis BNPB sebagai institusi pelindung masyarakat, dengan catatan pembenahan nyata harus dilakukan.
4. Pembenahan Struktural dan Integritas: Menjadikan momentum ini untuk mengevaluasi sistem pengadaan barang/jasa, pengawasan internal, dan budaya organisasi secara menyeluruh.
5. Penguatan Sistem Akuntabilitas Pemerintah: Mendorong Pemerintah dan lembaga pengawas memperkuat mekanisme pencegahan korupsi, perlindungan pelapor (whistleblower), serta transparansi informasi publik.
6. Integritas Sektor Kemanusiaan: Menegaskan bahwa kemitraan organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah harus tetap independen, kritis, dan berorientasi pada manfaat nyata.
7. Standar Kemitraan Berintegritas: Mendorong seluruh anggota koalisi menerapkan manajemen risiko, pencegahan konflik kepentingan, dan evaluasi berkala pada tiap program.

POROZ percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan perbaikan tata kelola harus berjalan selaras. Integritas bukanlah penghambat kecepatan respons darurat, melainkan fondasi utama bagi efektivitas dan keberlanjutan kerja-kerja kemanusiaan di Indonesia.