Ketua Umum POROZ Dorong Pelibatan Asosiasi dalam Pengawasan UU Zakat

JAKARTA, 28 Agustus 2026 — Dinamika tata kelola filantropi Islam yang terus berkembang menuntut hadirnya regulasi yang mampu mewadahi berbagai potensi masyarakat. Dalam proses revisi Undang-Undang Zakat yang tengah dibahas oleh publik, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ), Bukhori Muslim, menawarkan gagasan collaborative governance (tata kelola kolaboratif) antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil.

Ketua Umum POROZ memandang bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bernaung di bawah organisasi kemasyarakatan memiliki karakteristik historis dan basis jaringan yang kuat hingga ke akar rumput. Keragaman model pengelolaan di masyarakat ini dinilai oleh POROZ sebagai sebuah kekuatan besar dalam ekosistem zakat nasional yang patut dijaga dan diakomodasi oleh negara.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Bukhori berharap agar asosiasi organisasi pengelola zakat dan asosiasi profesi dapat diberikan ruang partisipasi yang lebih luas, termasuk pelibatan dalam mekanisme pengawasan dan pembinaan di lapangan. Ia menggarisbawahi bahwa usulan pelibatan asosiasi ini bukanlah bermaksud untuk mengambil alih fungsi pemerintah sebagai regulator.

Pelibatan tersebut murni didorong sebagai mekanisme bersama guna memperkuat pengawasan yang berbasis pada standar profesi, kepatuhan kelembagaan, dan pengalaman riil di lapangan. Melalui model tata kelola kolaboratif ini, pemerintah dapat tetap memegang teguh fungsi regulasi sesuai kewenangannya, sementara asosiasi dapat mengambil peran aktif dalam membina anggota serta memantau operasional pengelolaan zakat.

Pada akhirnya, Bukhori Muslim berharap penyusunan perubahan Undang-Undang Zakat ini dapat menjadi instrumen transformasi tata kelola zakat nasional yang lebih inklusif. Melalui regulasi yang merangkul banyak pihak, Ketua Umum POROZ meyakini bahwa kolaborasi antara regulator, BAZNAS, lembaga pengelola, asosiasi, dan masyarakat akan berjalan semakin proporsional dan saling memperkuat.