Ketua Umum POROZ Dorong Kolaborasi Verifikasi Desil Mustahik Bersama Pemerintah untuk Cegah Zakat Salah Sasaran

JAKARTA, 26 Agustus 2026 — Di tengah masifnya arus digitalisasi, tantangan terbesar dalam penyaluran dana filantropi bukanlah pada cara menghimpunnya, melainkan pada akurasi penyalurannya. Merespons hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat berbasis Organisasi Kemasyarakatan (POROZ), Bukhori Muslim, mendorong Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengambil peran lebih optimal dan strategis dalam membantu proses verifikasi status desil masyarakat yang menjadi calon penerima manfaat (mustahik).

Langkah yang digagas oleh Bukhori Muslim ini dinilai krusial untuk memperkuat ketepatan sasaran penyaluran dana zakat. Lebih jauh, inisiatif ini bertujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang secara faktual memenuhi kriteria kelayakan sebagai mustahik. Ketua Umum POROZ tersebut memandang bahwa pengelolaan zakat di era digital saat ini sangat membutuhkan dukungan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara lintas sektor.

Bagi Bukhori, data mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan salah satu instrumen paling esensial dalam menentukan prioritas penerima manfaat. Ia menilai jaringan LAZ memiliki posisi yang sangat strategis untuk membantu verifikasi data pemerintah, mengingat LAZ selama ini telah memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman langsung dalam melakukan asesmen, pendampingan, serta pemberdayaan mustahik hingga ke level akar rumput.

“LAZ memiliki pengalaman dan pengetahuan lapangan yang sangat dekat dengan kondisi mustahik. Karena itu, kami mendorong agar LAZ dapat diberikan ruang untuk membantu melakukan verifikasi status desil calon penerima manfaat, tentunya melalui mekanisme yang terintegrasi dengan sistem dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” ujar Bukhori Muslim.

Keterlibatan LAZ dalam proses verifikasi ini, menurut Bukhori, tidak boleh hanya dilihat sebagai rutinitas pemenuhan mekanisme administratif belaka. Lebih dari itu, pelibatan ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk menghadirkan data mustahik yang jauh lebih kontekstual. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi sebuah keluarga sangat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pemutakhiran data secara berkala menjadi sebuah kebutuhan mendesak agar kebijakan penyaluran bantuan tidak hanya bergantung buta pada data yang statis.

Lebih lanjut, Bukhori Muslim menekankan bahwa mekanisme verifikasi yang diusulkannya harus senantiasa dibangun di atas semangat kolaborasi dan tata kelola data yang baik. Ia memastikan bahwa keterlibatan LAZ ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengambil alih atau menggantikan kewenangan lembaga pemerintah dalam menetapkan maupun mengelola data sosial nasional. Sebaliknya, LAZ diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyuplai informasi riil dari lapangan dan melakukan validasi kondisi calon penerima manfaat berdasarkan interaksi harian dengan masyarakat.

“Yang kami dorong adalah kolaborasi. Pemerintah memiliki sistem dan data nasional, sementara LAZ memiliki pengalaman lapangan dan kedekatan dengan mustahik. Jika kedua kekuatan ini diintegrasikan dengan baik, maka penyaluran bantuan sosial maupun zakat akan semakin tepat sasaran,” tegas sang Ketua Umum.

Pada akhirnya, penguatan mekanisme verifikasi melalui kolaborasi ini juga dinilai sangat relevan dengan kebutuhan transformasi digital dalam lanskap pengelolaan zakat nasional. Melalui integrasi data yang diinisiasi oleh Bukhori Muslim dan POROZ, LAZ dapat menghindari terjadinya duplikasi penerima manfaat, memperbaiki kualitas pemetaan tingkat kemiskinan, serta menyusun ragam program pemberdayaan yang jauh lebih presisi dan sesuai dengan kebutuhan nyata para mustahik di lapangan.