Ketua Umum POROZ Bukhori Muslim Jadikan Amil Ujung Tombak Verifikasi Desil

JAKARTA, 26 Agustus 2026 — Ketergantungan absolut pada data kemiskinan yang statis kerap kali menjadi titik lemah dalam alur penyaluran dana filantropi dan bantuan sosial. Menjawab persoalan fundamental tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat berbasis Organisasi Kemasyarakatan (POROZ), Bukhori Muslim, mendorong pelibatan langsung para amil zakat dari berbagai LAZ untuk memutakhirkan data desil mustahik secara kontekstual di lapangan. 

Sebagai pemimpin organisasi pengelola zakat berbasis ormas terbesar, Bukhori Muslim memandang bahwa keberadaan amil yang secara konsisten berinteraksi langsung dengan masyarakat merupakan sebuah kekuatan besar dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Menurutnya, amil di lapangan memiliki insting dan observasi yang tajam; mereka tidak hanya mampu menilai kondisi ekonomi penerima manfaat di atas kertas, tetapi juga dapat melihat secara langsung berbagai faktor determinan lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi rill keluarga, status pekerjaan, jumlah tanggungan, kelayakan tempat tinggal, hingga progres perkembangan kesejahteraan para mustahik usai mereka memperoleh program intervensi zakat. 

Oleh karena pertimbangan tersebut, Bukhori Muslim menyarankan agar data desil sosial ekonomi dari pemerintah sebaiknya tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar pijakan mutlak dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima zakat. Asesmen dari para amil profesional lembaga zakat tetap sangat diperlukan untuk memahami anatomi kondisi mustahik secara lebih komprehensif. Asesmen ini penting untuk menelaah aspek pemenuhan kebutuhan dasar, beban tanggungan keluarga, dinamika kondisi sosial, serta melihat ada tidaknya potensi kemandirian ekonomi dari sang mustahik di masa depan. 

Guna menjembatani hal tersebut, Ketua Umum POROZ ini mendorong terwujudnya sebuah model verifikasi berlapis. Model ini secara sistematis akan menggabungkan basis data sosial-ekonomi milik pemerintah dengan ketajaman asesmen profesional dari lembaga zakat. Bukhori meyakini, melalui model verifikasi silang ini, keputusan penyaluran zakat akan dapat berjalan jauh lebih objektif, transparan, akuntabel, dan benar-benar memenuhi prinsip keadilan sosial. 

Di bawah arahan Bukhori, POROZ juga melihat bahwa integrasi data mustahik ini bukan sebatas urusan administratif, melainkan bagian integral dalam ikhtiar membangun ekosistem zakat nasional yang jauh lebih modern. Ke depannya, ia mendesak agar sinergi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat. Harapannya, ketersediaan data kelak tidak hanya digunakan sekadar untuk menentukan siapa figur yang berhak menerima bantuan, tetapi juga berevolusi menjadi landasan analitis untuk mengukur seberapa jauh dampak program zakat terhadap peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. 

“Zakat bukan sekadar menyalurkan bantuan. Zakat harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, semakin akurat data mustahik, semakin besar peluang zakat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Bukhori Muslim. 

Melalui konsolidasi dan penguatan kolaborasi yang terus disuarakan oleh Ketua Umum POROZ ini, terdapat harapan besar agar tata kelola zakat di Indonesia dapat terus bergerak maju. Pengelolaan zakat diproyeksikan akan semakin berbasis pada akurasi data, menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas, dipastikan ketepatan sasarannya, dan pada puncaknya, murni berorientasi pada pemberdayaan mustahik.