Ketua Umum POROZ Bukhori Muslim Dorong Penguatan Tata Kelola dan Profesi Amil dalam Arah Perubahan UU Zakat

JAKARTA, 28 Agustus 2026 — Rencana perubahan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat terus menjadi perbincangan strategis di berbagai media dan forum nasional. Menyikapi wacana tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat berbasis Organisasi Masyarakat (POROZ), Bukhori Muslim, mendorong agar momentum revisi regulasi ini dioptimalkan untuk membangun tata kelola zakat yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Bukhori Muslim menyampaikan bahwa arah perubahan regulasi ke depan sebaiknya tidak hanya terfokus pada target peningkatan angka penghimpunan dana semata. Hal yang tidak kalah penting dan fundamental, menurutnya, adalah pengakuan serta penguatan terhadap profesi amil zakat di mata hukum.

Bagi Ketua Umum POROZ, amil bukan sekadar tenaga administratif yang bertugas dalam penghimpunan dan penyaluran. Amil merupakan aktor strategis yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan amanah dari muzaki (donatur) dapat dikelola secara baik dan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi para mustahik.

“Perubahan Undang-Undang Zakat harus dibangun melalui proses yang partisipatif. Pemerintah dan DPR perlu mendengar suara para pengelola zakat, termasuk LAZ Ormas dan asosiasi profesi amil, karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami persoalan di lapangan,” ungkap Bukhori Muslim.

Melalui penyempurnaan undang-undang ini, Ketua Umum POROZ berharap regulasi yang baru dapat memberikan kepastian mengenai posisi, perlindungan profesi, pengembangan kapasitas, serta standar kesejahteraan para amil. Kualitas tata kelola zakat nasional, tambahnya, sangat ditentukan oleh kualitas SDM amil yang kompeten, sejahtera, dan berintegritas.