PP PERSIS Dukung MBG, Soal Gunakan Dana Zakat Perlu Hati-Hati

Bandung - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) turut merespon soal usulan dan zakat umat yang akan disalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zakat, infak dan sadaqoh merupakan dana titipan umat yang setiap aktivitasnya harus berpedoman pada berpedoman kepada apa yang sudah digariskan dalam syariat Islam. Pada prinsipnya PP PERSIS mendukung program Makan Bergizi Gratis, akan tetapi kalau hendak menggunakan dana zakat, banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dikaji.

“Seperti kriteria penerima zakat yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, kemudian potensi zakat yang selama ini terserap pendistribusiannya ke program-program kemanusiaan jangan sampai terganggu, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan agar pengelolaan dana zakat tepat guna, tepat sasaran dan sesuai syariat juga undang-undang,” hal tersebut ditegaskan oleh Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat (LAZ) PERSIS. Ustaz Dr. Haris Muslim, Jumat (17/1/2016)

Selanjutnya, Ustaz Dr. Haris yang juga sebagai Sekretaris Umum. PP PERSIS menambahkan, penyaluran zakat harus tetap terukur, tepat sasaran, dan tidak memaksakan penggunaan zakat di luar ketentuan syariat.

“Dalam penggunaan dana zakat, setidaknya terdapat beberapa prinsip syariat yang harus dipegang, di antaranya memenuhi hak-hak mustahik (fakir, miskin, dan kelompok rentan lainnya),” ungkapnya.

Menurutnya, dalam syariat Islam, penggunaan dan zakat sudah ditentukan penerimanya. Pertama, zakat itu sudah ditentukan mustahiqnya (yang berhak menerima), maka jangan sampai dana zakat diterima oleh yang tidak berhak.

Kedua, potensi zakat selama ini sudah terdistribusikan ke berbagai program kemanusiaan, jangan sampai itu terganggu oleh MBG.

“Dan ketiga jangan sampai ada politisasi dana zakat,” ujar Ustaz Dr. Haris.

Oleh karena itu, PP PERSIS meminta, agar perlu kehati-hatian jika akan menggunakan dana zakat untuk MBG.

Sementara, Direktur Utama LAZ PERSIS, Angga Nugraha menuturkan, sejatinya, segala program yang digulirkan LAZ PERSIS pun membantu pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk penyantunan fakir miskin, layanan kesehatan, pengentasan stunting, dan berbagai macam program pendayagunaan masyarakat lainnya.

“LAZ PERSIS siap berkolaborasi dengan pihak mana pun, termasuk pemerintah sepanjang tujuan kerja samanya adalah kebaikan, memberikan maslahat yang dahsyat bagi umat, dan tidak memanipulasi ketentuan agama,” tambah Kang Angga.

Kang Angga menilai, kolaborasi antara lembaga zakat dengan pemerintah tentu saja bisa menjadi paduan kekuatan agama dan negara untuk mengatasi persoalan sosial masyarakat secara luas.

“Namun, tentu saja tidak perlu ada hal dipaksakan untuk hal yang rentan untuk dikolaborasikan,” paparnya.

Andai belum ada titik temu dalam satu program, maka bisa dikolaborasikan dalam program lain yang tidak memiliki risiko terhadap aspek syariat.

Kolaborasi program pemerintah dengan lembaga zakat tentu dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang sesuai dengan syariat Islam dan nilai-nilai universal kemanusiaan.

“Terlebih, untuk terbentuknya generasi bangsa yang unggul dan berketuhanan. Hanya saja, prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dana umat tidak boleh diabaikan hanya demi kepentingan sesaat,” pungkasnya.